Masuk Database BKN, Tenaga Non ASN di Lobar Prioritas Diusulkan Formasi PPPK

H. Ilham (Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemerintah membuka rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) 2024 untuk 2,3 juta formasi. Rekrutmen akan menyasar seleksi untuk Calon Aparatur Sipil Negara (CPNS) dan seleksi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Rincian dari formasi rekrutmen. Pertama, seleksi CPNS dibuka untuk 690.000 lowongan yang tersebar di instansi pusat dan daerah.

Selain itu, pemerintah juga akan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN untuk diangkat sebagai PPPK. Penataan akan menyasar tenaga non ASN yang saat ini tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Di mana tahun ini dilakukan rekrutmen sebanyak 1,6 juta formasi yang belum diangkat sebagai PPPK.

Menindaklanjuti rencana rekrutmen 2,3 juta ASN dan PPPK oleh pemerintah, Selasa, 7 Januari 2024, Pemkab Lombok Barat (Lobar) melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Rakor melalui zoom meeting tersebut dipimpin Sekda Lobar H. Ilham. Sekda Lobar H. Ilham yang dikonfirmasi soal hasil rakor tersebut menjelaskan, dalam rakor tersebut Menpan memberikan arahan kepada seluruh daerah untuk mengajukan ke pusat terkait formasi yang diusulkan.

“Kita diberi waktu sampai tanggal 31 Januari ini. Hal ini disampaikan oleh mereka (Kemenpan),” jelasnya.

Dan untuk yang PPPK tetap yang menjadi prioritas, adalah tenaga kontrak atau non ASN yang masuk dalam database BKN.

Soal kebijakan rekrutmen 2,3 juta ASN dan PPPK yang direncanakan pemerintah tahun ini, itu secara nasional. Itu ada porsi untuk kementerian lembaga dan pemda dan porsi untuk Pemda ini pun dibagi ke seluruh daerah di Indonesia. Pihaknya belum tahu pasti Lobar akan mendapatkan formasi berapa dari pusat. “Yang jelas kita diminta untuk mengusulkan formasi yang diperlukan tentu dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah,” ujarnya.

Langkah yang dilakukan Pemda dalam pengusulan format ini sendiri, pihak Pemda melakukan analisis rancangan kebutuhan jabatan apa saja yang diperlukan dan nanti itu diusulkan formasinya ke pusat. Tentunya tetap prioritas tenaga pendidik atau guru dan tenaga kesehatan. Tentu tanpa menutup peluang bagi tenaga teknis dan lainnya. “Kami merancang sesuai dengan yang kita perlukan,dan kondisi fiskal daerah,”jelasnya. (her)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *