Usulan Formasi Pegawai, 2024 Lobar Masih Tunggu PMK Soal Gaji

Lalu Muhammad Fauzi (Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Dalam proses usulan kebutuhan formasi pegawai tahun 2024, Pemkab Lombok Barat menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang alokasi dan sistem penggajian P3K yang nanti yang diusulkan ke MenPANRB sesuai deadline waktu per tanggal 31 Januari nanti. Pasalnya, mengacu rekrutmen P3K tahun lalu, ada PMK yang mengatur pembayaran gaji P3K oleh pemerintah pusat melalui kementerian sistem reinborse.

Kepala BKD dan PSDM Lobar, Jamaludin melalui Sekban Lalu Muhamad Fauzi, menerangkan, pihaknya sedang mengupayakan terkait usulan formasi tahun 2024. “Kita sedang upayakan, kalau diusulkan, sudah pasti tidak gaji dari mana? Itu dulu (dipastikan),” terangnya Rabu, 17 Januari 2024. Kalau mengacu penerimaan P3K tahun 2023 lalu, sesuai PMK penggajiannya sistem Reimborse. Artinya itu dibayar oleh Negera, namun disiapkan anggaran dan dibayar dulu  Pemda, nantinya anggaran Pemda diganti pusat.

Sedangkan untuk rekrutmen tahun 2024 belum ada PMK yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan. Kalau diusulkan tanpa ada kejelasan soal gajinya, maka dari mana sumber penggajiannya nanti. “Makanya kita tunggu PMK ini dulu,” ujarnya. Menurutnya, PMK 2023 itu hanya berlaku tahun bersangkutan, tidak berlaku terus menerus atau multiyears. Karena itu yang diusulkan formasi tahun 2023 sesuai dengan jumlah di PMK tersebut.

Lebih lanjut dikatakan, kalau kebijakan mengangkat 2,4 juta ASN secara nasional itu nanti tentu disiapkan anggaran oleh pusat. Namun tentu pihaknya menunggu kesiapan soal anggaran gaji P3K yang nanti dituangkan dalam PMK tersebut, seperti yang diatur dalam PMK tahun 2023 lalu. Ia menambahkan, nantinya usulan formasi ini akan dibahas bersama dengan TAPD terkait kesediaan anggarannya. ‘’Nanti dibahas juga dengan TAPD,”imbuhnya. (her)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *