Ingatkan Jajaran Netralitas jadi Keharusan, Sri Mulyani: Tahun Pemilu Jaga Sikap

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan arahan kepada jajaran pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan agar bisa bersikap netral di Pemilu 2024

Menurut Sri Mulyani, sebagai aparatur sipil negara (ASN), para pimpinan DJBC harus menjaga sikap dan netralitas politik jelang pelaksanaan Pemilu 2024

“Tahun Pemilu jaga sikap kita, netralitas itu adalah sesuatu yang sudah menjadi keharusan,” kata dia, dalam keterangannya, dikutip Kamis (25/1/2024).

Lebih lanjut bendahara negara bilang, sebagai individu, para ASN di lingkup Kemenkeu tentu boleh memiliki preferensi dalam konstetasi politik, namun sikap netralitas harus tetap dikedepankan.

“Anda bisa punya preferensi apa saja lakukan pada saat anda di kotak suara. Itu adalah value yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diatur oleh undang undang dan diatur oleh tata krama,” tuturnya.

Baca juga: Begini Strategi Ganjar-Mahfud dalam Mengatasi Krisis Pangan Tanpa Membabat Hutan Seperti Food Estate

Jelang pelaksanaan pemilu, ASN memang dituntut untuk netral, sebagaimana telah diatur dalam sejumlah ketentuan, mulai dari Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2004, hingga Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri PAN-RB, Mendagri, BKN, KASN, dan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2022.

Selain menjaga netralitas, Sri Mulyani juga berpesan kepada jajaran anak buahnya untuk terus melanjutkan reformasi dan evaluasi kinerja kepabeanan dan cukai, mengingat kondisi perekonomian masih dihadapi berbagai tantangan.

Menurut dia, perubahan iklim, digitalisasi, dan pertumbuhan demografi Indonesia juga menjadi isu yang perlu menjadi perhatian bersama.

Apalagi, Indonesia tengah berupaya untuk keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah atau middle income trap, menuju Indonesia maju.

Baca juga: Gara-gara Berpihak Etika Presiden DIpertanyakan, Nusron Wahid: Dulu Kenapa Tidak Dipermasalahkan?

“Maka nanti tugas Anda menjadi jauh lebih kompleks. Community protector-nya menjadi sangat complicated,” katanya.

“Karena selain teknologi berubah, mobilitas dunia masyarakat bergerak sangat cepat,” ucapnya.

Adapun arahan Sri Mulyani itu berbeda dengan apa yang dikatakan Presiden Joko Widodo dalam kesempatan lainnya yang secara terang-terangan mengatakan presiden juga boleh berkampanye dan memihak. 

“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi.

(Kompas.com)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.

Sumber: Kompas.com

BERITATERKAIT

Ikuti kami di

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *