BPS Kaltim: Mengatasi Stunting Juga Memerlukan Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Dr. Yusniar Juliana, S.ST., MIDEC.

SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Stunting muncul sebagai dampak dari ketidaksetaraan ekonomi dan akses terhadap sumber daya. Upaya untuk mengatasi stunting tidak hanya fokus pada perbaikan gizi dan layanan kesehatan, tetapi juga pada perubahan dalam kondisi sosial ekonomi.

Hal ini termasuk upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan akses pendidikan, dan memastikan bahwa setiap keluarga memiliki peluang yang setara untuk memberikan dasar yang sehat bagi pertumbuhan anak-anak mereka.

Demikian direkomendasikan Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim dalam laporan berjudul “Analisis Isu Terkini Provinsi Kalimantan Timur 2023” yang dipublikasikan Kepala BPS Kaltim, Dr. Yusniar Juliana, S.ST, MIDEC, akhir Desember 2023.

Menurut Yusniar, ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan dapat mempengaruhi pemanfaatan layanan kesehatan oleh ibu dan anak, terutama perawatan prenatal, dan perawatan anak setelah kelahiran. Perawatan-perawatan tersebut bertujuan untuk mendeteksi dan menangani dini masalah kesehatan yang mungkin muncul selama kehamilan hingga setelah melahirkan.

“Menyadari pentingnya hal tersebut, Pemerintah Pusat telah membangun Puskesmas di perbatasan, yaitu Puskesmas Long Apari di Kabupaten Mahakam Hulu dan Puskesmas Pulau Maratua di Kabupaten Berau. Harapannya tenaga kesehatan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan prenatal dan kesehatan anak hingga level terkecil di masyarakat,” katanya.

Hal ini tentu memerlukan perhatian dan dorongan khusus dari pemerintah daerah untuk menambah tenaga kesehatan di wilayah yang memiliki kasus stunting cukup tinggi, serta memberikan kemudahan akses fasilitas kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah Daerah juga dapat memberikan bantuan makanan sehat dan vitamin secara rutin melalui kegiatan Posyandu di wilayah setempat.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasanah & Susanti (2018) menemukan bahwa ketersediaan sanitasi yang layak mampu mengurangi terjadinya stunting hingga 0,645 kali. Selain itu, sebagian besar balita yang mengalami stunting tinggal di wilayah pedesaan yang mengalami kesulitan dalam mengakses sumber air minum yang aman.

Melihat temuan tersebut, kata Yusniar, maka perlu adanya upaya meningkatkan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dan air bersih untuk mencegah penyakit terkait air dan infeksi yang dpaat mempengaruhi pertumbuhan anak.

Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi, kolaborasi dan sinergi dengan pihak swasta di wilayah masing-masing untuk memaksimalkan manfaat dari Corporate Social Responsibility (CSR).

Orang tua memiliki peran yang cukup besar terhadap tumbuh kembang anak. Semakin tinggi tingkat pendidikan ayah dan ibu, maka risiko anak terkena stunting akan menurun sebesar 3 hingga 5 persen (Soekatri, Sandjaja dan Syauqy, 2020).

Mengingat besarnya pengaruh pendidikan orang tua maka perlu adanya integrasi terkait informasi gizi dan kesehatan dalam program pendidikan wajib belajar dan penyuluhan di sekolah agar seluruh siswa memahami pola hidup sehat.

Konsumsi bahan makanan yang tidak memadai, ditandai dengan terbatasnya akses pembelian sumber vitamin, mineral dan protein, menyebabkan terjadinya malnutrisi (Raharja et al., 2019). Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat antara lain dengan mendorong pembangunan ekonomi lokal untuk menciptakan peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan keluarga.

“Pemerintah juga dapat memanfaatkan momen pembangunan IKN untuk menyerap tenaga kerja lokal semaksimal mungkin,” pungkas Yusniar.

Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan

Tag: Stunting 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *