Sumbang 20 Persen PAD, Notaris dan PPAT Diberikan Sosialisasi Perda Baru

PURWOREJO, purworejo24.com– Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan notaris menyumbang sekitar 20 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purworejo.

Untuk itu, teman seperjuangan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo ini diberikan sosialisasi terkait perda yang baru saja di sahkan.

Kepala BPKPAD Agus Ari Setyadi, sebanyak 41 orang notaris dan PPAT ini diberikan sosialisasi tentang Perda Nomor 11 tahun 2023. Sosialisasi dilakukan di Rumah Makan ABK pada Selasa (6/2/2024).

Pendapatan dari sektor ini prosentasenya sebesar 20% atau senilai Rp 21 miliar dari total pajak Rp 102 miliar,” kata Agus Ari usai kegiatan.

Dikatakan Agus Ari, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) yang salah satunya ditangani oleh notaris menempati posisi ketiga penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purworejo setelah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penerangan Jalan.

Perda baru ini merupakan breakdown dari UU nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintahan pusat dan daerah. Ini tidak hanya sekedar hubungan antara bapak dan anak, tapi harus ada sinergitas yang harus terjalin,” ucapnya.

Acara sosialisasi ini juga menggandeng Kanwil Kemenhumkam Jateng, Kantor Pertanahan, dan KPP Pratama Kebumen.

Agus Ari menyebutkan, hal ini penting diketahui ileh notaris dan PPAT dalam kaitannya dengan tugas, para notaris harus mengetahui hak dan kewajibannya yang diatur dalam regulasi terbaru berupa Perda Nomor 11 tahun 2023.

Ada perubahan yang sangat perlu di pahami oleh notaris dan PPAT, karena dalam perda baru ini ada hal mendasar yang sangat berbeda dengan aturan yang lama,” kata Agus Ari.

Melalui sosialisasi tersebut Agus Ari berharap para notaris/PPAT memahami hak dan kewajibannya sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022, PP 35 Tahun 2023 serta Perda Nomor 11 Tahun 2023.

Salah satu narasumber yakni Agustinus Yosi dari Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah antara lain menyebutkan bahwa pihaknya melakukan pembinaan bagi PPAT sebagaimana fungsinya.

Saat pengangkatan sebagai notaris, mereka disumpah pada aturan perundangan dan perda. Jadi mereka harus mengikuti regulasi yang ada,” jelasnya.

Yosi mengungkapkan, di samping hak, para notaris juga punya kewajiban untuk membuat laporan bulanan, termasuk adanya sanksi bagi notaris yang tidak melaporkan perjanjian jual beli.

Menurutnya, notaris yang melanggar perda dapat diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah dengan meminta ijin kepada Majelis Kehormatan Notaris provinsi. (P24/bayu)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *