Cair, DBH Keuntungan Bersih AMNT bagi Sembilan Kabupaten/Kota

Pj Gubernur NTB H. Lalu Gita Ariadi (tengah), Asisten III Setda NTB H. Wirawan (kanan) dan Kepala Bappenda Provinsi NTB Hj. Eva Dewiyani memberikan keterangan pers terkait fasilitasi Pemprov NTB terhadap keuntungan bersih PT. AMNT pada 9 kabupaten/kota di NTB di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Selasa, 20 Februari 2024. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Setelah ditunggu cukup lama, akhirnya keuntungan bersih atau Dana Bagi Hasil (DBH) PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) periode 2020 dan 2021 bagi 9 kabupaten/kota di NTB cair. Masing-masing pemerintah kabupaten/kota mendapatkan 2 persen dari keuntungan bersih sebesar USD 1.032.218 atau setara dengan Rp16.143.889.520 dan langsung ditransfer ke rekening daerah.

Kabar baik cairnya keuntungan bersih PT. AMNT bagi 9 kabupaten/kota di NTB ini disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., didampingi Asisten III (Administrasi Umum) Setda NTB H. Wirawan, S.Si., M.T., dan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB Hj. Eva Dewiyani, SP., di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Selasa, 20 Februari 2024.

Pj Gubernur menjelaskan, jika Pemprov NTB berhasil melakukan fasilitasi atas penerimaan daerah kabupaten/kota dari keuntungan bersih PT. AMNT periode tahun 2020 dan 2021. Menurutnya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 129 ayat (1) menyebutkan Pemegang IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral logam dan Batubara wajib membayar sebesar 4% kepada pemerintah pusat dan 6% kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.

Pada ayat (2), ujarnya, bagian pemerintah daerah, khususnya Pemprov NTB mendapatkan sebesar 1,5%. Bagian pemerintah provinsi ini telah dibayarkan di akhir bulan November 2023 dengan nilai USD 6.967.470 atau setara dengan Rp107.194.525.950, terangnya.

Pemerintah daerah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5%. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang menjadi lokasi PT. AMNT mendapatkan bagian sebesar USD 11.612.450 atau setara dengan Rp 181.792.904.750 dengan nilai tukar Rp15.000 per 1 Dolar Amerika Serikat.

Sementara pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2%. Dua persen ini kemudian dibagi rata ke 9 kabupaten/kota di NTB yang sama-sama mendapat bagian USD 1.032.218 atau setara dengan Rp16.143.889.520 untuk nilai kurs Rp16.000 per 1 Dolar Amerika Serikat, terangnya.

Hal senada disampaikan Kepala Bappenda Provinsi NTB Hj. Eva Dewiyani, jika cairnya keuntungan bersih ini setelah melalui komunikasi yang intens dengan PT. AMNT dan didukung dengan kelengkapan regulasi serta administrasi lainnya. Sebelumnya, Pempprov NTB sudah menerima dana transfer dari PT. AMNT akhir November 2023 lalu, sementara 9 kabupaten/kota belum.

Bercermin dari keberhasilan pemerintah provinsi tersebut, ujarnya, atas permintaan pemerintah kabupaten/kota dan PT. AMNT, Pemprov NTB melakukan fasilitasi atas bagian penerimaan daerah kabupaten/kota dari keuntungan bersih PT. AMNT. Sejak bulan Desember 2023 beberapa agenda pertemuan dilakukan secara intens antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dengan PT. AMNT.

Pemenuhan kelengkapan regulasi kabupaten/kota yang terkait tata cara pengenaan, penghitungan, pelaporan dan pembayaran/penyetoran penerimaan daerah yang berasal dari keuntungan bersih perusahaan pemegang izin usaha pertambangan khusus serta persyaratan administrasi teknis lainnya dilakukan secara menyeluruh. Hingga di awal pekan ketiga bulan Februari 2024 seluruh penerimaan daerah kabupaten/kota tersebut telah terealisasi, terangnya.

Disinggung pembagian keuntungan bersih untuk tahun 2022, ujarnya, masih dalam proses laporan dan menunggu kesepakatan terkait dengan pemberitahuan atau penagihan. Sementara untuk dana tahun 2023 masih belum ada pemberitahuan, karena pihak PT AMNT biasanya membuat laporan setiap pertengahan tahun di tahun selanjutnya. Untuk tahun 2023 laporan dana akan dikirimkan ke Pemprov NTB pada pertengahan tahun ini.

Pihaknya sudah mendapatkan berapa bocoran yang akan diterima tahun 2022, karena sudah dirilis di media sosial milik PT. AMNT. Namun, pemerintah daerah harus mengikuti proses yang sudah ditetapkan.

Proses harus kita ikuti, termasuk melakukan report dan nanti juga ada kesepakatan kapan mulai ada pemberitahuan atau penagihan yang memang dalam SOP nya itu 14 hari, jadi kami memberikan nafas dulu ke PT AMNT, tapi kita sama-sama menghitung, terangnya. (ham/era)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *