THN Timnas AMIN Laporkan Komisioner Bawaslu ke DKPP, Jika Terbukti Langgar Kode Etik Bisa Dipecat

WARTAKOTALIVE.COM JAKARTA – Tim Hukum Nasional (THN) Timnas AMIN melaporkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (27/2/2024).

Kuasa Hukum Pelapor Reza Isfadhilla Zen, menjelaskan pihaknya mengambil langkah tersebut, karena Bawaslu tak memproses dua pengaduan dugaan pelanggaran oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagaimana peraturan yang berlaku.

Laporan pertama terkait perubahan signifikan atau berkurangnya secara signifikan suara pasangan capres-cawapres nomor urut 1 dalam Sirekap dalam waktu satu jam.

Laporan kedua tentang jumlah suara Paslon 2 yang menggelembung secara tidak wajar dalam Sirekap yang berbeda dengan C1 Hasil di banyak TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Kedua pengaduan itu dilaporkan pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.

Atas sikap itu, menurut Reza, Bawaslu wajar diduga tidak transparan, tidak profesional, dan tidak netral dalam memproses dugaan pelanggaran oleh KPU terkait Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap).

Baca juga: Kabinet Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis, Jubir Timnas AMIN Billy David: Pemilu Belum Selesai

Sirekap yang mendapat protes luas berbagai pihak tersebut beralamat: www.pemilu2024.kpu.go.id

Reza yang juga anggota THN Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin itu mengatakan bahwa kedua surat pengaduan tidak diregistrasi oleh Bawaslu dengan alasan tidak memenuhi syarat materil. 

“Dalam surat pemberitahuan status laporan yang kami terima, tidak dijelaskan syarat materil mana yang tidak memenuhi syarat,” ujar Reza dalam keterangannya, Rabu (28/2/2024).

Kuasa Hukum Pelapor THN Timnas AMIN itu merinci bahwa dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal 6 Ayat (3) Huruf d diatur

“Penyelenggara pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik,” tutur Reza.

Baca juga: Timnas AMIN Banggakan Format Kampanye Desak Anies, Tom Lembong: Paling Sedikit Keluarkan Uang

Selain itu, jelas dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 pada Pasal 24 Ayat 1 disebutkan bahwa Bawaslu harus memberitahu kepada pelapor terkait jika syarat materil dinilai kurang, untuk kemudian dilengkapi. 

Reza menegaskan pula bahwa pasal tersebut juga mengatur pemberitahuan pihak Bawaslu waktunya paling lama satu hari setelah kajian awal selesai. 

Dalam Surat Pemberitahuan Status Laporan, menurut Reza lagi, tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait syarat materil mana yang tidak terpenuhi dan pelapor tidak diberikan kesempatan untuk melengkapi apa-apa yang diperlukan. 

Halaman selanjutnya

Halaman

12

BERITATERKAIT

Ikuti kami di

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *