Sebanyak 923 Batang Kayu Sonokeling Disita, Polres Bima dan Dinas LHK NTB, Serius Perangi Illegal Logging

Kapolres Bima, AKBP Eko Sutomo dan Kadis LHK NTB Julmansyah, S.Hut., M.A.P beserta jajarannya serta Kasat Reskrim AKP Masdidin, SH dan jajarannya dalam keterangan persnya, Senin, 18 Maret 2024 , saat memberi keterangan kepada media di Bima. (Suara NTB/ist)

Bima (Suara NTB)-Satuan Reskrim Polres Bima berhasil melakukan pengungkapan Tindak Pidana Kehutanan Mengangkut Memuat Menguasai Mengeluarkan atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sah hasil hutan. Dalam kasus ini, politi berhasil mengamankan dua tersangka dan menyita menyita 923 batang kayu sonokeling yang diangkut dengan truk tronton Nopol AD 8739 DB.

Kapolres Bima, AKBP Eko Sutomo dan Kadis LHK NTB Julmansyah, S.Hut., M.A.P beserta jajarannya serta Kasat Reskrim AKP Masdidin, SH dan jajarannya dalam keterangan persnya, Senin, 18 Maret 2024  menjelaskan kronologi pengangkutan, memuat dan menguasai atau memilik hasil hutan kayu sonokeling tersebut. Dua tersangka yang diamankan, masing-masing SR (44), asal Banyuwangi, sehari-hari adalah PNS yang beralamat Dompu. Tersangka ke dua, FIK alias Sadam, wiraswasta yang juga beralamat di Dompu.

Peristiwa itu terjadi Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Lintas Sumbawa Desa Panda Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima. Tepatnya sebelum perbatasan Kota Bima dengan Kabupaten Bima.

Polres Bima, KPH MDM dan KPH Marowa memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya aktivitas pengangkutan kayu jenis sonokeling dengan menggunakan 1 Uniit truk Tronton AD 8739 DB yang diketahui mengangkut kayu jenis sonokeling dari salah satu gudang di Kabupaten Dompu dengan tujuan pengangkutan ke arah Pelabuhan Kota Bima, Kapolres Bima mengawali penjelasannya.

Setelah dilakukan pengecekan terhadap dokumen yang digunakan pada saat pengangkutan. Terdapat dokumen berupa nota angkutan kayu rakyat dengan lampiran 6 lembar Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) tanpa dilengkapi dengan berita acara ferifikasi 3 unsur. Yang mana khusus wilayah NTB untuk pengangkutan kayu yang bersumber dari hutan hak/kebun harus dilengkapi dengan dokumen tersebut berdasarkan surat Instruksi Gubernur NTB Nomor : 660/11/kum/Tahun 2021 tentang tata tertib pemanfatan hasil hutan kayu di wilayah Propinsi NTB, jelasnya.

Atas dasar hal tersebut timbul kecurigaan petugas terkait kejelasan asal usul kayu tersebut. Selanjutnya 1 unit truk tronton tersebut diamankan di Polres Bima untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Terhadap hal tersebut penyidik Polres Bima telah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan berupa lacak balak di lokasi kebun sesuai dengan alas titel yang dilampirkan di dalam SAKR tersebut.

Ditambahkan Kasat Reskrim Polres Bima diperoleh fakta bahwa kayu yang bersumber dari lokasi hutan hak/kebun hanya sekitar 9,262 m3 sementara jumlah kayu yang diangkut sekitar 29,423m3. Dari fakta tersebut diketahui bahwa sebagian kayu tersebut diperoleh tersangka SR dengan cara membeli dari masyarakat yang memperoleh dari kawasan hutan lindung kelompok hutan Tofforompu RTK 65 yang berada di Desa Mpuri dan Desa Woro kab. Bima secara tidak sah, jelasnya.

Pengungkapan Tindak Pidana Kehutanan Mengangkut Memuat Menguasai Mengeluarkan atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sah hasil hutan atau membeli menjual menerima tukar menerima titipan dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari hasil pembalakan liar dalam kawasan hutan lindung pada Kelompok Hutan Toffo Romfu RTK.65 BKPH Marowa, Desa Woro, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima dengan dugaan pada paragraf 4 Pasal 37 angka 13 Undang – Undang RI Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022. Tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang yang merubah Pasal 83 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sub Pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Akibat perbuatannya, ke dua tersangka diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahu. Serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan, masing-masing kayu olahan balok dan papan pacakan jenis sonokeling sebanyak 454 (empat ratus lima puluh empat ) batang kayu jenis sonokeling berbentuk balok yang ukuranya Bervariasi dengan Volume 23,723m3. Disamping itu terdapat 469 (empat ratus enam puluh sembilan) Lembar kayu jenis sonokeling berbentuk papan yang ukuranya bervariasi dengan volume 5,700m3.

Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo, SIK, M.IK dalam kesempatan itu mengatakan komitmennya perang melawan illegal logging bersama dalam upaya penyelamatan hutan dalam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kapolres Bima ini juga menjelaskan apa yang dilakukannya bersama KPH ini bisa memberi efek jera bagi para pemain illegal logging di Bima. Kami terus memberantas praktik pengerusakan hutan, siapa lagi kalau bukan kita. Efeknya sudah jelas apa yang kita rasakan saat ini, tegas Eko Sutomo.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Julmansyah, S.Hut., M.AP pada kesempatan yang sama memberikan apresiasi kepada Kapolres Bima dan jajaran Polri. Kadis LHK NTB menyampaikan dukungannya dan mensupport langkah yang dilakukan Polri yang diback up oleh TNI. Mengingat kejahatan illegal logging dampaknya luas berupa banjir, kekeringan, tanah longsor dan butuh waktu untuk pemulihan. Ini tindak kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Kita harus serius memeranginya, tegas Julmansyah. (r)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *