Di Luar Lahan Aset Pemprov NTB, Belasan Hotel Berbintang Dipasangi Spanduk KPK di KLU

Hj. Eva Dewiyani. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Belasan hotel berbintang yang dipasangi spanduk oleh Pemda Kabupaten Lombok Utara dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan tidak berada pada lahan milik Pemprov NTB. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB, Hj. Eva Dewiyani, SP, Selasa, 19 Maret 2024.

Diketahui, Tim KPK turun ke kawasan wisata Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Jumat 15 Maret 2024 lalu. Tim KPK melakukan pendampingan pemasangan spanduk ke sejumlah hotel di Lombok Utara karena terindikasi menunggak pajak.

“Yang dipasangi spanduk sama KPK itu kewenangan kabupaten (Lombok Utara), bukan kewenangan provinsi. Tidak ada pengaruh ke kita. Kecuali mungkin yang kerja sama pemanfaatan aset Pemprov, jelas Eva.

Eva menyebutkan, Pemprov NTB memiliki aset lahan seluas 65 hektar di tiga gili ternama di Kabupaten Lombok Utara, yaitu Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air (Tramena). Dari luasan aset lahan di gili primadona wisatawan asing ini, Pemprov NTB hanya menargetkan PAD sebesar Rp1,5 miliar tahun 2024 ini.

Target ini sebetulnya sangat kecil jika dihitung nilai potensi PAD dari aset tersebut lebih dari Rp344 miliar. Namun, menurutnya, baru sedikit dari aset tersebut yang dimanfaatkan melalui skema kerja sama pemanfaatan aset dengan mitra kerja.

Potensi nilai PAD dari aset lahan Pemprov di gili memang besar, Rp344 miliar. Itupun bukan dari hotel dan restoran. Hanya dari pemanfaatan asset lahan. Tapi baru sedikit yang dimanfaatkan, makanya target kita hanya Rp1,5 miliar dari aset tersebut tahun ini. Sisanya ada yang masih lahan kosong, ada yang tempat untuk sampah, katanya.

Karena itu, harapan Pemprov NTB agar aset-aset potensial ini dapat dikelola oleh para pihak. Siapapun boleh mengajukan hak pengelolaan untuk kerja sama pemanfaatannya. Agar potensi PAD yang didapat dari aset ini bisa maksimal. Aset-aset yang ada di Gili Tramena kini dipegang oleh UPTD Gili Tramena di bawah Dinas Pariwisata Provinsi NTB.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Jamaludin Maladi mengemukakan, ada 65 hektar luas lahan milik Pemprov NTB di Gili Tramena. Selain itu, ada juga properti seperti hotel, penginapan, homestay, café, restoran dan lainnya. Total sekitar 500an unit properti. Benar asetnya seluas 65 hektar. Kalau dihitung semuanya, potensi pendapatan daerah memang Rp300an miliar itu, katanya.

Tetapi, berdasarkan hitungan riil aset Pemprov yang sudah dikerjasamakan dengan pihak ketiga, ditemukan nilai potensi pendapatan menjadi Rp1,5 miliar. Menurutnya, masih luas bidang-bidang tanah yang belum dimanfaatkan oleh pemodal. Demikian juga propertinya, masih banyak yang belum dimanfaatkan. (bul)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *