Akmal Malik Simak Arahan Mendagri Soal Pilkada dan Kepemimpinan, Begini Katanya

Akmal Malik saat mengikuti pertemuan daring bersama Mendagri Tito Karnavian, Kamis 20 Juni 2024 (handout/Biro Adpim Setdaprov Kaltim)

ANHUI.NIAGA.ASIA — Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengikuti Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Dukungan Pilkada Serentak, dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara daring melalui zoom meeting, Kamis 20 Juni 2024, di tengah lawatannya ke Provinsi Anhui, Tiongkok.

Setelah menyimak paparan dalam durasi sekitar 1,5 jam, Akmal menegaskan pihaknya siap melaksananakan seluruh arahan Mendagri Tito Karnavian itu.

“Saya menyimak seluruh paparan Pak Mendagri dengan baik. InsyaAllah kita akan laksanakan seluruh arahan itu dengan baik di Kaltim,” kata Akmal Malik.

Arahan dimaksud, mulai dari soal dukungan terhadap sukses seluruh tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 27 November 2024, hingga soal kemandirian ekonomi daerah.

Dirinci, arahan penting yang disampaikan Mendagri Tiro Karnavian kepada seluruh penjabat kepala daerah, baik Gubernur maupun Bupati dan Wali Kota, pertama Tito mengingatkan agar seluruh kepala daerah harus bertindak netral dalam Pilkada tahun ini.

“Seluruh Pj kepala daerah harus tetap netral dan bersama-sama jajaran Forkopimda, menjaga agar seluruh tahapan berjalan lancar. Jangan lupa juga beri dukungan dalam hal anggaran, demi sukses Pilkada untuk KPU dan Bawaslu,” pesan Mendagri Tito Karnavian.

Tito menampik jika di sejumlah daerah, beberapa penjabat kepala daerah disebutkan akan maju dalam Pilkada. Dia juga tidak menepis ada penjabat kepala daerah yang potensial menjadi pejabat definitif untuk maju.

Namun demikian, Tito tetap mengingatkan sejak awal agar mereka sudah harus benar-benar siap dengan segala risiko yang akan dihadapi saat maju dalam kontestasi. Mereka juga harus melaporkan rencana mereka maju dalam Pilkada, selambatnya dua bulan sebelum pendaftaran Pilkada 27 Agustus 2024 mendatang.

“Bagi yang mau ikut Pilkada, jangan pasang-pasang baliho yang berhubungan dengan dukungan Pilkada untuk dirinya. Ada yang beralasan bukan dia yang pasang, tapi masyarakat. Saya tegaskan, kalau masyarakat yang pasang, segera diberi tahu dan segera turunkan balihonya. Pasang baliho yang wajar saja, misalnya untuk penurunan stunting dan lainnya,” tegas Tito.

Tito juga berpesan agar seluruh penjabat kepala daerah menyadari dengan benar, amanah yang diberikan adalah penugasan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Aturan itu mengatur tentang syarat calon penjabat kepala daerah dan kewenangan untuk menunjuk dari Presiden (Pj Gubernur) dan Mendagri (Pj Bupati/Wali Kota). Meski demikian, Tito tetap mencoba meminta masukan kepala daerah dan DPRD untuk pengajuan nama calon, meski bukan menjadi wajib untuk dipilih.

“Maka kalau penjabat kepala daerahnya bermasalah, maka yang bertanggung jawab adalah Mendagri dan Presiden. Kepala daerah hanya mengusulkan dan tidak ada aturan untuk Mendagri dan Presiden menerima apa yang diusulkan. Tolong pahami betul ini. Saya sampaikan kepada Presiden, kalau kita salah pilih, kita yang disalahkan Pak. Yang disalahkan yang mengeluarkan SK dan Keppres,” ungkap Tito di hadapan ratusan kepala daerah yang hadir dalam zoom meeting itu.

“Tugas rekan-rekan adalah mengisi kekosongan menjelang kelahiran pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Yang betul-betul ditentukan oleh rakyat. Tugas rekan-rekan adalah menjamin pemerintahan berjalan dengan baik, tidak stag. Itulah tugas utama penjabat kepala daerah,” sebut Tito.

Arahan lain yang disampaikan Tito Karnavian kepada para penjabat kepala daerah, agar setiap pemimpin harus berpikir entrepreneur. Berpikir kewirausahaan, berani membuat terobosan kreatif, sepanjang tidak melanggar peraturan.

“Kalau ada aturan pusat yang harus disesuaikan, mari kita bicarakan. Intinya, bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar dari dana transfer ke daerah. Daerah yang kuat PAD-nya, meskipun ekonomi pusat goyang, daerah tetap tenang karena mereka punya uang,” jelas Tito lagi.

Seperti saat terjadi pandemi COVID-19 lalu, pemerintah harus melakukan rasionalisasi anggaran. Daerah yang memiliki fiskal yang kuat akan lebih tenang, ketimbang daerah yang fiskalnya sedang apalagi lemah.

Sebab itu, kepala daerah tidak bisa hanya berpikir aturan birokrasi, tapi juga harus berpikir bagaimana meningkatkan PAD, meningkatkan kewirausahaan dan mendorong geliat ekonomi swasta.

“Jangan berpikir maju kalau hanya mengandalkan APBD. Daerah tidak akan bisa melompat maju, tanpa peran besar swasta. Apalagi, kalau uang yang beredar dari pemerintah saja (APBD) masih juga digerogoti,” sindir Tito lagi.

Kepala daerah harus berpikir bagaimana meningkatkan peran swasta. Memberi kemudahan izin berusaha, menciptakan mal pelayanan publik, menyusun RDTR dan RTRW yang konsisten, mana ruang hijau, benar dan pasti. Menyelesaikan batas wilayah, desa, kecamatan, kabupaten agar ada kepastian bagi pengusaha. Kemudahan birokrasi juga akan menjadi insentif yang baik selain stabilitas keamanan di daerah.

“Setiap pengusaha ingin iklim usaha yang bagus. Situasi keamanan yang baik. Siapa yang mau investasi ke Afganistan? Orang lebih memilih investasi ke Singapura, karena apa? Karena di Singapura aman,” sebut Tito Karnavian.

“Permudah dan hidupkan iklim swasta untuk mendorong lompatan ekonomi daerah. Jangan terjebak hal-hal rutin. Saya minta betul, penjabat kepala daerah jangan sampai kena masalah hukum. Dan ingat, penugasan ini amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jalankan amanah ini sebaik-baiknya. Berikanlah manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang banyak,” pesan Tito.

Tito lantas mengeluarkan perumpamaan. Menggunakan uang sendiri, seorang kepala daerah mungkin hanya bisa membantu 10 orang. Tapi dengan kewenangan yang dimiliki, maka mereka bisa membuat kebaikan dan manfaat bagi seribu, seratus ribu bahkan jutaan orang. Maka dari itu, lanjut Tito, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya.

“Pemimpin berhasil itu kalau staf tersenyum bahagia saat bekerja dan rakyat menangis saat dia harus pergi (berakhir masa tugas). Tapi kalau pemimpinnya pergi, mereka lalu potong ayam dan kambing, karena menganggap penyakit sudah pergi, maka pemimpin itu gagal,” jelas Tito Karnavian.

Sumber: Biro Adpim Setdaprov Kaltim | Editor: Saud Rosadi

Tag: Akmal MalikKaltimKemendagriPemerintahanPemprov KaltimPilkadaTito Karnavian 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *